Mengapa persoalan beras terus terjadi setiap tahun di Indonesia?

Kenaikan harga dan kelangkaan beras selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada periode akhir dan awal tahun. Alasan yang kerap disebut memicu persoalan tahunan ini adalah kondisi cuaca.

Pemerintah menggelontorkan beras dari gudang Perum Bulog dengan klaim untuk menurunkan harga beras di pasar. Untuk menjamin ketersediaan beras, pemerintah sejak Maret 2023 juga memberikan jatah 10 kilogram beras untuk 22 juta keluarga setiap bulan, hingga Juni 2024.

Namun apakah solusi itu jitu dan bisa mencegah gejolak beras pada masa mendatang?

‘Harga beras menyulitkan warga kecil’

Sukijo adalah pedagang ikan asin di Pasar Tanggul, Kota Solo, Jawa Tengah. Di pasar tempatnya berjualan, laki-laki berumur 72 tahun itu mengantre selama satu jam untuk bisa membeli lima kilogram beras seharga Rp50 ribu.

Beras yang dibeli Sukijo adalah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras kategori medium ini disebar oleh Perum Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun lalu.

Beras SPHP melegakan sebagian kegundahan Sukijo. Berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan, dia sudah tidak sanggup membeli beras kategori premium yang sempat menembus harga Rp18.500 per kilogram pada akhir Februari ini.

Membeli beras premium adalah siasat Sukijo menyediakan makanan layak bagi keluarganya. Mereka lebih memilih makan nasi yang “enak” dan “lauk seadanya”, ketimbang sebaliknya. Tapi belakangan, mereka harus makan serba apa adanya.

“Harga beras saat ini menyulitkan orang kecil,” ujar Sukijo. “Semua usaha jadi sepi kalau harga bahan pokok mahal. Ini jelas memberatkan,” tuturnya.

Kemarin Bulog menjual satu ton Beras SPHP di Pasar Tanggul. Dalam satu jam, beras itu habis dibeli warga yang mengantre sejak pagi.

Pamelga Awanti, seorang pedagang kue, berdiri di jalur antrean untuk membeli beras SPHP di pasar itu. Namun nasibnya tidak seberuntung Sukijo. Satu ton beras SPHP ludes sebelum Pamelga sampai ke barisan depan.

“Harga beras mahal padahal beras merupakan kebutuhan pokok,” ujarnya.

“Kalau bisa, pemerintah turunkan harga ini. Kasihan rakyat kecil. Ini berat sekali,” kata Pamelga.

Serupa Sukijo, Pamelga terbiasa membeli beras kategori premium. Sebelum harga beras melonjak, dia rutin membeli beras yang ditanam di Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, seharga Rp13 ribu per kilogram.

“Beras Bulog itu beda dengan beras premium—beras Bulog remuk-remuk. Meski seperti itu, beras Bulog untuk saat ini bisa membantu keluarga saya,” ujarnya.

‘Solusi sementara untuk setumpuk persoalan’

Bagi Sukijo dan Pamelga, beras SPHP adalah solusi atas ketidakmampuan mereka membeli beras yang harganya tengah melejit. Harapan mereka itu sejalan dengan klaim Presiden Joko Widodo, antara lain pada 15 Januari lalu, bahwa beras SPHP digelontorkan oleh Bulog agar beras “berkualitas” tetap tersedia di pasar dan pertokoan dengan harga terjangkau.

Bulog mewajibkan mitra mereka di pasar dan ritel menjual beras SPHP dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Penjualan dengan batas HET ini diklaim untuk membuat harga beras turun dan menjadi stabil.

Namun beras SPHP merupakan solusi yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan beras, kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.

Henry berkata, beras SPHP yang dikelarkan Bulog sama seperti produk minyak goreng kemasan bermerek Minyakita yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan pada Juli 2022. Minyakita adalah program minyak goreng murah pemerintah untuk merespons harga minyak goreng yang meroket. Minyakita dijual dalam satu harga—Rp14 ribu per liter.

“Program semacam ini populis. Pemerintah berusaha menutupi persoalan dengan program ini, tapi sebenarnya ini tidak mengatasi permasalahan yang ada,” kata Henry.

Ridwan Anwari, seorang pedagang nasi bakar di Jakarta, telah merasakan gejolak harga beras sejak memulai usahanya lima tahun lalu. Dia telah bersiasat dengan membeli beras yang lebih murah saat harga beras melonjak. Menaikkan harga jual adalah strategi terakhir yang diambilnya ketika beras yang lebih murah tak lagi tersedia di pasar.

Beras, bagi Ridwan, bukan saja kebutuhan pangan yang pokok, tapi juga modal utamanya untuk menafkahi keluarganya.

“Selama ini harga beras naiknya tidak terlalu tinggi, jadi saya tidak pernah menaikkan harga jual nasi bakar. Selama masih ada keuntungan, tidak masalah bagi saya,” ujar Ridwan.

“Tapi kalau sekarang beras langka berarti pemerintah gagal menyejahterakan masyarakat karena untuk menyiapkan beras saja tidak sanggup,” tuturnya.

Baca juga:

Kelangkaan dan lonjakan harga beras dipicu silang sengkarut berbagai persoalan. Salah satu yang disebut Henry adalah produksi gabah yang menurun.

Anjloknya produksi gabah disebabkan faktor iklim seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan serta La Nina yang meninggikan curah hujan dan potensi banjir di Indonesia. Henry tidak memungkiri faktor alam yang turut disebut Jokowi memicu mundurnya masa panen awal 2024.

Penurunan produksi gabah juga dipicu harga pupuk nonsubsidi yang melambung pada tahun 2023. Henry berkata, selama tahun 2023 jatah pupuk subsidi untuk juga berkurang.

Pemicu nonalam selain pupuk, kata Henry, adalah alih fungsi lahan pertanian padi. Setiap tahun 90 ribu sampai 100 ribu hektare sawah berubah fungsi, menurut data Kementerian Pertanian tahun 2022.

Padahal, setiap tahun pencetakan sawah baru hanya mencapai 60.000 hektare, berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam hitungan Litbang Kompas, dari selisih sawah yang hilang setiap tahun itu saja, produksi gabah di Indonesia turun hingga 174.000 ton per tahun.

Alih fungsi sawah menjadi lahan pertanian lain seperti jagung, juga disebut Henry sebagai tren meluas yang menyebabkanya produksi gabah turun.

Baca juga:

Di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, misalnya, petani mengubah sawah mereka menjadi lahan jagung karena biaya produksi gabah yang tinggi ketimbang jagung. Dalam riset Dwi Fitriandhini, mahasiswa di Universitas Negeri Padang, pada tahun 2022, pendapatan petani meningkat hingga Rp9 juta setelah beralih dari padi ke jagung.

Di tempat lain, sawah juga dikonversi menjadi lahan pertanian selain padi. Di Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, selama periode 2017-2020 petani mengubah sawah mereka menjadi kebun tebu. Merujuk riset tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik—Maya Suwahyuni, Anita Handayani, dan Wasti Reviandani—alasan para petani di Lamongan untuk beralih menenam tebu adalah potensi pendapatan yang lebih tinggi daripada gabah.

Benarkah bansos beras perparah persoalan?

Selain penurunan produksi gabah, Henry menyebut kelangkaan dan harga beras yang melonjak disebabkan oleh program bantuan pangan yang dijalankan pemerintah sejak Maret 2023. Kritik serupa juga dilontarkan mantan Menteri Perdagangan yang menjadi anggota tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong, pada 26 Februari lalu.

Henry dan Lembong berkata, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga itu menguras stok beras yang dimiliki Bulog. Akibatnya, tuding mereka, Bulog tak memiliki cukup beras untuk mencegah kenaikan harga beras.

“Jokowi memobilisasi beras, akhirnya stok pangan tidak baik. Jadi walaupun Bulog mengintervensi melalui beras SPHP, mereka tidak bisa menurunkan harga beras premium,” kata Henry.

Baca juga:

Dalam berbagai kesempatan, Bulog telah membantah tudingan ini. Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyebut pihaknya memiliki alokasi berbeda untuk beras bantuan pangan dan beras SPHP.

“Tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP jadi sulit,” ujar Bayu membuat klaim.

‘Petani rugi, Bulog tak bisa serap gabah petani lokal’

Penurunan produksi gabah di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 1%, kata Profesor Dwi Andreas Santosa, pengajar di Insitut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Penurunan ini konstan terjadi, menurutnya, karena petani enggan terus-menerus menanggung kerugian karena harga jual tak sebanding dengan biaya produksi.

”Selama 10 tahun terakhir, petani merasakan kerugian pada lima tahun di antaranya. Lalu buat apa mereka menanam padi? Itu yang membuat banyak dari petani berhenti menanam padi,” ujar Andreas.

Menurut Andreas, kerugian itu dipicu kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan konsumen ketimbang petani. Wujud dari ketimpangan itu, kata dia, terwujud dalam harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen yang dipatok lebih rendah daripada biaya produksi yang ditanggung petani.

Saat ini HPP gabah kering panen berada di nominal Rp5.000 per kilogram. Sebagai perbandingan, biaya produksi yang dikeluarkan petani pada tahun 2022 mencapai Rp5.700 kilogram. Karena enggan rugi, banyak petani tidak bersedia bertransaksi dengan Bulog. Konsekuensi dari kecenderungan yang menahun ini, menurut Anderas, Bulog harus memenuhi kuota cadangan beras melalui skema impor.

“Dengan kapasitas gudang mereka sekarang, Bulog sebenarnya mampu menyimpan sektar 3 juta ton beras atau 10% dari produksi gabah nasional,“ ujar Andreas.

“Namun 10% gabah nasional itu harus dibeli Bulog dengan harga yang wajar. Beras hasil penggilingan gabahnya lalu bisa mereka gunakan untuk mengintervensi pasar, terutama pada masa akhir tahun sampai awal tahun ketika harga beras cenderung naik. Idealnya seperti itu,“ tuturnya.

Situasi dan peran Bulog yang tidak ideal seperti saat inilah, menurut Andreas, yang membuat pemerintah tidak akan pernah memiliki solusi berkelanjutan untuk persoalan ketersediaan dan harga beras.

Andreas berkata, dengan status perusahaan umum, Bulog akan sulit membeli gabah kering dari petani lokal dengan harga yang bersaing dengan perusahaan swasta. Selama bertahun-tahun terakhir, kata Andreas, petani lokal lebih memilih menjual gabah kering mereka kepada swasta. Alasannya, hanya perusahaan besar yang mempu membeli harga gabah kering panen dengan margin keuntungan untuk petani.

“Kembalikan Bulog ke posisi semula sebagai penyangga pangan,“ kata Andreas.

“Bulog semestinya boleh rugi karena tugas menyangga pangan. Dengan begitu mereka membeli gabah dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, lalu menjual beras yang mereka simpan saat paceklik dengan harga di bawah pasar.

“Sekarang Bulog harus untung karena mereka berstatus perusahaan umum. Kalau tidak boleh rugi, saat ada persoalan harga dan ketersediaan beras seperti hari-hari ini, buat apa pusing, mereka tinggal impor saja,“ ujar Andreas.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah 7/2003, Bulog bukan saja ditugaskan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui urusan pangan, tapi juga “memupuk keuntungan“.

Untuk mengatasi persoalan beras kali ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan mengimpor 3,6 juta ton beras. Produksi beras lokal, klaim dia, tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi mekanisme pasar yang menentukan harga beras di pasar, Zulkifli meminta masyarakat membeli beras SPHP yang dikeluarkan Bulog.

“Kalau beras premium sedang mahal, kami harap masyarakat bisa membeli alternatif yaitu beras komersial Bulog atau beras SPHP sehingga laju kenaikan harga beras lokal yang belum panen ini bisa ditahan kalau permintaannya turun,” ujarnya di Pasar Klender, Jakarta, Senin lalu.

Fajar Sodiq, wartawan di Solo, berkontribusi untuk liputan ini.